Click to listen highlighted text!
SEKAPUR SIRIH
05 Mar

Arti Lambang


- BENTUK :

Perisai ( Jawa : Tameng ) / bulat telur

- I S I :

  1. GARIS TEPI
    5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari pancasila)
  2. TULISAN
    Tulisan " PENGADILAN NEGERI BANTUL" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.
  3. LUKISAN CAKRA
    Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata " Pamungkas " (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidak adilan.

    Pada lambang Pengadilan Negeri Bantul, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya cakra, dalam keadaan "diam" (statis), tetapi cakra yang terdapat pada Lambang Pengadilan Negeri Bantul terlukis sebagai cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala cakra dilepas dari busurnya roda panah (cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Pengadilan Negeri Bantul cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda : vlam ).

    Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.

    Jadi pada lambang Pengadilan Negeri Bantul, cakra digambarkan sebagai cakra yang "aktif", bukan cakra yang "statis"
  4. PERISAI PANCASILA
    Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 jo. pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2004 yang rumusannya berbunyi :
    " Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."
  5. UNTAIAN BUNGA MELATI
    Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan ) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).
  6. SELOKA " DHARMMAYUKTI"
    Pada tulisan "dharmmayukti" terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan " dharmmayukti " yang ditulis dengan huruf Jawa.

    Dengan menggunakan double M, huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal sebagai "A" seperti pada ucapan kata "ACARA ", "DUA" "LUPA" dan sebagainya.

    Apabila menggunakan 1 (satu) huruf "M", huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharmma" memungkinkan dilafal sebagai huruf "O" seperti lafal "O" pada kata "MOTOR", "BOHONG" dan lain-lainnya.

    Kata "DHARMMA" mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/ YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berujud sebagai KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN.
29 May

Sekapur Sirih


Assalamu’alaikum wr. Wb.

Salam damai sejahtera kepada kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas tersajinya laman Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, sebagai implementasi Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, serta Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 362/DJU/HM02.3/4/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Standarisasi Website Pengadilan. Pengadilan Negeri Bantul berupaya memenuhi Standarisasi Laman Pengadilan sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. 

Pengunjung laman yang budiman, demi memenuhi kebutuhan anda untuk memantau apa, bagaimana, dan sejauhmana kinerja  segenap jajaran aparat peradilan pada Pengadilan Negeri Bantul  dalam memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, kami berusaha dapat menampilkannya secara akurat, cepat dan transparan.

Laman pn-bantul.go.id ini merupakan upaya mentradisikan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul. Dengan transparansi kami berusaha memberikan keyakinan kepada anda bahwa kami kompeten dan kredibel dalam menangani perkara,  sejauhmana ketepatan dan kecepatan kami dalam penanganan perkara dan anda dapat mengikuti perkembangan perkara yang sedang kami tangani, serta sejauhmana kami mengelola secara cermat dan efisien uang negara dan uang perkara  yang menjadi tanggung jawab kami.

Dengan upaya transparansi ini kami berharap PN Bantul dapat memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat pencari keadilan sehingga proses untuk menegakkan hukum dan menjunjung keadilan menjadi semakin mudah diwujudkan.  

Melalui laman ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI khususnya visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta mendapatkan kepercayaan publik.

Semoga informasi yang tersaji dalam laman ini bermanfaat, mohon maaf atas kekurangsempurnaan dalam penyajian, saran dan kritik anda sangat kami harapkan dan merupakan pendorong bagi bagi kami untuk senantiasa berbenah. Terima kasih dan kebahagiaan bagi kami apabila Laman ini membawa manfaat bagi anda.

Wassalamualaikum wr.wb.

Bantul, 9 Agustus 2017

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

 

Agung Sulistiyono

29 May

STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi BARU2

Attachments:
Access this URL (http://pn-bantul.go.id/images/Struktur%20Organisasi%20BARU4.jpg)Download Struktur Organisasi[Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bantul]4840 kB
29 May

LETAK GEOGRAFIS


Wilayah Kabupaten Bantul terletak antara 110º 12΄ 34˝ sampai 110º 31΄ 08˝ Bujur Timur dan antara 7º 44΄ 04˝ sampai 8º 00΄ 27˝ Lintang Selatan.


Lihat Pengadilan Negeri Bantul di peta yang lebih besar

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten dari 5 Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak di Pulau Jawa. Bagian utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

29 May

Tugas Pokok Fungsi


Mengacu pada tugas dan fungsi badan peradilan umum (sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum), pada pokoknya:

  • Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dalam wilayah hukumnya;
  • Pengadilan Negeri Bantul  dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah Kabupaten Bantul, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1));
  • Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul  dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (ayat (2)).

 

Pasal 52A:

  1. Pengadilan Negeri Bantul wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;

  2. Pengadilan Negeri Bantul wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan;

  3. Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 53:

  1. Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim;

  2. Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya;

  3. Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

  4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan;

  5. Pengawasan tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

 

Pasal 57A:

  1. Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara;

  2. Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah;

  3. Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara;

  4. Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  5. Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;

  6. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa  Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 57B:

  1. Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (3);

  2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 36B.

 

Pasal 68A:

  1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;

  2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

 

Pasal 68B:

  1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum;

  2. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu;

  3. Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

 

Pasal 68C:

  1. Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum;

  2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

  3. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Click to listen highlighted text! Tekan Tombol Speaker