Click to listen highlighted text!
DIREKTORI PUTUSAN
13 Nov

Surat Keputusan


Halaman ini berisi Surat-Surat Keputusan dan Surat Perintah dari Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul.
Adapun Surat Keputusan yang dikeluarkan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1.  

SK KPN Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Tim Penelaah Harmonisasi Keputusan/Penetapan

2.  

SK KPN Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi

3.  

SK KPN Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Reformasi Birokrasi

4.  

SK KPN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Waktu Maksimum Penyelesaian Perkara

5.  

SK KPN Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

6.  

SK KPN Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Pelayanan Informasi

7.  

SK KPN Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

8.  

SK KPN Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan

9.  

SK KPN Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyetoran Uang Tak Bertuan ke Kas Negara

10.

SK KPN Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu

11.

SK KPN Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

12.

SK KPN Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas

13.

SK KPN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur

14.

SK KPN Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Petugas Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2017

15.

SK Panitera Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Biaya Proses Perkara Perdata

16.

SK KPN Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Besaran Biaya Perkara Perdata

17.

SK KPN Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Susunan Majelis Hakim

18.

SK KPN Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

19.

SK KPN Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Disiplin Kerja Pimpinan Pengadilan dan Hakim

20.

SK KPN Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengawasan Internal

21.

SK KPN Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

22.

SK KPN Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Ketua Pengadilan

23.

SK KPN Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Jurubicara/Humas

24.

SK KPN Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

25.

SK KPN Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Majelis Hakim

26.

Surat Perintah KPN Nomor W13-U5/978/KP.01.1/IV/2017 Tentang Penunjukan Petugas Absensi.pdf

27.

SK KPN Nomor W13-U5/09/SK/KP.00.2/I/2017 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer

28.

SK KPN Nomor W13-U5/14/SK/OT.00/III/2017  Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

29.

SK KPN Nomor W13-U5/16/SK/OT.01.3/III/2017 Tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

30.

SK KPN Nomor W13-U5/17/SK/KP.04.6/III/2017 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Hakim Pengawas Dan Pengamat

31.

SK KPN Nomor W13-U5/18/SK/KP.04.6/III/2017 SK Tentang Penetapan Role Model

32.

SK KPN Nomor W13-U5/20/SK/KP.04.6/II/2017  Tentang Penunjukan Tim Role Model (Panutan)

33.

SK KPN Nomor W13-U5/21/ SK/OT.01/IV/2017 Tentang Penetapan Tim Teknologi Informasi Dan Pengelolaan Website

34.

SK KPN Nomor W13-U5/23/SK/OT.00/V/2017 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

35.

SK KPN Nomor W13-U5/25/SK/HM.00/V/2017 Tentang Penanganan Pengaduan

36.

SK KPN Nomor W13-U5/27/SK/KP.07.01/III/2017 Tentang Tata Tertib Pemakaian Seragam Kerja

37.

SK KPN Nomor W13-U5/28/SK/KP.04.6/III/2017 Tentang Penetapan Yel Yel Akreditasi

38.

SK KPN Nomor W13-U5/29/SK/HK/III/2017 Tentang Penunjukan Admin Dan Operator Direktori Putusan

39.

SK KPN Nomor W13-U5/31/SK/KP.02.1/III/2017 Tentang Penunjukan Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Terhadap Hakim Dan PNS

40.

SK KPN Nomor W13-U5/32/SK/KP.07.01/III/2017 Tentang Indikator Kerja Utama (IKU)

41.

SK KPN Nomor W13-U5/33/SK/OT.01/III/2017 Tentang Sosialisasi Reformasi Birokrasi Dan Kebijakan Mutu

42.

SK KPN Nomor W13-U5/34/SK/OT.00/2017 Tentang Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Bantul

43.

SK KPN Nomor W13-U5/35/SK/OT.00/VI/2017 Tentang Penunjukan Tim Penilaian Kebersihan Lingkungan

44.

SK KPN Nomor W13-U5/37/SK/KP.04.6/VII/2017 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Administrasi

45.

SK KPN Nomor WI3-U5/40/SK/OT.01/Vll/2017 Tentang Pembangunan Zona Integritas

46.

SK KPN Nomor W13-U5/41/SK/KP.04.6/VII/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Juru Bicara

47.

SK KPN Nomor W13-U5/43/SK/OT.00/VII/20I7 Tentang Penunjukan Pengelola Operator Aplikasi SIKEP

48.

SK KPN Nomor W13-U5/44/SK/KP.04.5/VII/2017 Tentang Penunjukan Petugas Meja I Sebagai Penaksir Keuangan Perkara Perdata

Sedangkan Surat Keputusan serta Surat Perintah yang dikelurakan sebelum tahun 2017 dan masih berlaku adalah sebagai berikut:

1

SK KPN Nomor W13-U5/37/SK/OT.01.3/X/2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

2

Surat Perintah KPN Nomor W13-U5/1170/HK.00.8/VI/2015 Tentang Penanganan Delegasi Panggilan 2015

3

SK KPN Nomor W13-U5/01/KP.04.5/I/2014 Tentang Penunjukan Sebagai Administrasi Pembukuan Keuangan Perkara Perdata

4

SK KPN Nomor W13-U5/09/KP.04.5/II/2013 Tentang Penunjukan Sebagai Kasir Keuangan Perkara Perdata 2013

30 Aug

Maklumat Pelayanan


MAKLUMAT  PELAYANAN


“DENGAN INI, KAMI -- PIMPINAN, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS, DAN SEGENAP PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB -- SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR MUTU PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.

APABILA TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR MUTU, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN”


BANTUL, 9 AGUSTUS 2017

PIMPINAN, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS, DAN PEGAWAI

PENGADILAN NEGERI BANTUL
30 Aug

Budaya Kerja


Budaya Kerja

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANANPERADILAN, dimana segenap Pelaksanadalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

  1. Adil dan tidak diskriminatif;
  2. Cermat;
  3. Santun dan ramah;
  4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
  5. Profesional;
  6. Tidak mempersulit;
  7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
  8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Bantul;
  9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
  11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
  12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
  13. Tidak  menyalahgunakan  informasi,  jabatan,   dan/atau kewenangan  yang dimiliki;
  14. Sesuai dengan kepantasan; dan
  15. Tidak menyimpang dari prosedur.

 

30 Aug

Motto


30 Aug

Nilai-Nilai Utama


Nilai Nilai Utama

Berdasarkan visi dan misi, dikembangkanlah nilai-nilai utama Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh Pengadilan Negeri Bantul  dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya Pengadilan Negeri Bantul. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

  1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman  (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)
  • Kemandirian Institusional: Pengadilan Negeri Bantul  adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. 
  • Kemandirian Fungsional: Setiap hakim Pengadilan Negeri Bantul  wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  Artinya, seorang Hakim Pengadilan Negeri Bantul  dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

 

  1. Integritas dan Kejujuran  (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945;  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Perilaku hakim Pengadilan Negeri Bantul  harus dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.

 

  1. Akuntabilitas  (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Hakim Pengadilan Negeri Bantul  harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur Pengadilan Negeri Bantul, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

 

  1. Responsibilitas  (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Pengadilan Negeri Bantul  harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim Pengadilan Negeri Bantul  juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

 

  1. Keterbukaan  (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu upaya Pengadilan Negeri Bantul  untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

 

  1. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur Pengadilan Negeri Bantul  harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

 

  1. Perlakuan yang sama di hadapan hukum  (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Pengadilan Negeri Bantul  untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

 

Click to listen highlighted text! Tekan Tombol Speaker