Tugas Pokok Fungsi

Pengadilan Negeri Bantul merupakan peradilan umum sebagai anak satuan kerja dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok & fungsi yang sama yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama.

Adapun tugas pokok & fungsi adalah sebagai berikut :

 

Ø     K E T U A

1.      Bersama-sama Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar.

2.      Membuat :

1.      Perencanaan (planning, programming) dan perorganisasian (organizing);

2.      Pelaksanaan (implementatiaon dan executing);

3.      Pengawasan (evaluation dan controlling);

Yang baik, serasi, dan selaras.

3.      Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.

4.      Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.

5.      Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.

6.      Melaksanakan pertemuan berskala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.

7.      Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.

8.      Memerintahkan, memimpin, dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9.      Mengaktifkan Majelis Kerhormatan Hakim.

10.  Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.

11.  Melakukan pengawasan intern dan extern :

a.       Intern : Pejabat peradilan, keuangan, dan material;

b.      Extern : Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

12.  Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu.

13.  Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.

14.  Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.

15.  Mengawasi pelaksanaan ciurt calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 6 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.

16.  Mempersiapkan kader (kadernisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.

17.  Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Yukti Karini. IKAHI, Koperasi.

18.  Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukun kepada instansi pemerintah di daerahhnya apabila diminta.

19.  Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.

 

Dalam Teknis Bidang Perdata :

1.      Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.

2.      Menetapkan panjar biaya perkara, dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkannya untuk beracara secara prodeo.

3.      Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.

4.      Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.

5.      Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan.

6.      Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan teguran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan sertamerta, putusan provisi, dan pelaksanaan eksekusi lainnya.

7.      Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan somasi.

8.      Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan.

9.      Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hana atas perintah Ketua Mahkamah Agung.

10.  Menetapkan biaya Jurusita dan eksekusi.

11.  Menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, Kantor Lembaga Negara sebagai pelaksana lelang.

12.  Melaksanakan putusan serta merta dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta izin kepada Pengadilan Tinggi.

13.  Melaksanakan putusan serta merta dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib meminta izin kepada Mahkamah Agung.

14.  Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan.

15.  Melakukan penyumpahan terhadap permohonan pewarganegaraan yang telah memperoleh surat keputusan Presiden.

16.  Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis lainnya dalam memutus perkara serta merahasiakannya.

 

Dalam Bidang Pidana :

1.         Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat.

2.         Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan, dan ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan.

3.         Menanda tangani surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan.

4.         Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu.

5.         Memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada terdakwa/pemohon banding/kasasi.

6.         Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk diproses.

 

Ø     WAKIL KETUA

1.      Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2.      Mewakili Ketua bila berhalangan.

3.      Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua.

4.      Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

 

 

Ø     H A K I M

1.      Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2.      Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas penyelenggara administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.

3.      Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

 

Dalam Teknis Bidang Perdata :

1.      Menetapkan hari sidang.

2.      Menentapkan Aanmaning ke para pihak.

3.      Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menanda tanganinya sebelum sidang berikutnya.

4.      Menetapkan Sita Eksekusi.

5.      Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

6.      Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.

7.      Wajib menanda tangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.

8.      Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala, keputusan hukum yang diterima.

 

Dalam Teknis Bidang Pidana :

1.      Menetapkan hari sidang untuk perkara dengan acara biasa.

2.      Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.

3.      Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menanda tangani nya sebelum sidang selanjutnya.

4.      Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

5.      Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.

6.      Wajib menanda tangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.

7.      Menghubungi BISPA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwanya masih dibawah umur.

8.      Memproses permohonan grasi.

9.      Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaaan dan perilaku narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

 

Ø     Panitera / Sekretaris

1.      Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.

Menu Utama

Polling

Bagaimana Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul?

 

Kalender

« Aug 2014 »
M S S R K J S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Pengadilan Negeri Bantul
Jln . Prof. Dr. Soepomo,SH No. 4 Bantul, D.I. Yogyakarta


Copyright © 2011. All Rights Reserved.

Powered by SAFARI WEB. Mitra Layanan Web Murah Berkualitas